"Ismail Kadare, Piramid dan Kekuasaan yang Despotik"

Candra Kusuma

Ismail Kadare dalam novelnya yang berjudul Piramid (2011) mengisahkan bagaimana pada satu saat ribuan tahun lalu, istana Mesir dilanda kegemparan yang sangat ketika Firaun yang baru, Cheops, memutuskan tak ingin lagi membangun piramid sebagaimana telah dilakukan dan menjadi tradisi leluhurnya. Keluarga kerajaan dan para petinggi istana kaget, dan sekaligus amat sangat cemas. Bagi mereka, piramid adalah satu hal yang sudah dibuat, dan selamanya harus terus dibuat, karena sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa Mesir sejak ribuan tahun.

Tak ada cara --dan tak ada yang berani pula mencoba-- untuk memaksa Cheops, karena sebagai Firaun, dia adalah sang penguasa tunggal yang punya kuasa menentukan hidup dan mati siapapun yang diinginkannya. Salah bicara, atau sekedar dianggap menghina, maka penjara atau kehilangan nyawa yang jadi taruhannya.

Sebagian dari para elit istana kemudian berupaya keras mencari cara dan argumentasi untuk meyakinkan Cheops mengenai “nilai historis dan strategis” dari piramid bagi Mesir. Mereka menggali informasi tentang piramid  dari papirus-papirus lama. Ternyata isinya lebih banyak tentang cara, alat, bahan, tenaga kerja, biaya maupun tetek bengek lain mengenai pembangunan sebuah piramid. Namun tak ada yang menjelaskan nalar rahasia akan keberadaan piramid itu sendiri: “untuk apa sesungguhnya –dibalik semua alasan resmi dan normatif— alasan dan tujuan dari pembangunan piramid-piramid tersebut.”

Setelah mempelajari lagi dengan seksama sejarah Mesir sejak pembangunan piramid pertama di masa Firaun Zoser, dilanjut dengan diskusi dan debat panjang mengenai “apa tujuan dan kegunaan tersebunyi” dibalik pembangunan piramid-piramid itu, akhirnya mereka sampai pada satu kesadaran. Namun, ternyata kesadaran tersebut justru sulit untuk mereka bicarakan diantara mereka sendiri, meskipun hal itu sesungguhnya sudah mereka masing-masing pahami sebelumnya, bahkan tanpa harus membuka satu lembarpun papirus-papirus lama tersebut. Sampai akhirnya tiba saatnya bagi mereka –dengan dipimpin oleh Pendeta Tinggi Hemiunu-- untuk mempresentasikan hasil kajian tentang pentingnya piramid ke hadapan Cheops sang Firaun.

Ternyata, meskipun secara fisik  --dan pemahaman awam menganggap bahwa-- piramid adalah sebuah tempat pemakaman yang menakjubkan bagi Firaun dan keluarganya, namun gagasan awal pembangunannya ribuan tahun sebelumnya sama sekali tidak berhubungan dengan urusan kematian dan makam. Gagasan pembangunan piramid ternyata dimulai dari suatu krisis. Bukan krisis akibat kemiskinan, kekeringan berkepanjangan, banjir besar Nil, dan wabah penyakit ataupun perang, namun justru krisis akibat kelimpahan. Kemakmuranlah ternyata yang telah membuat rakyat menjadi mandiri dan berpikir bebas, yang ujungnya menimbulkan pembangkangan terhadap pemerintah, dalam hal ini kekuasaan Firaun.

Para birokrat Mesir dan “Tim Konsultan Firaun” yang terdiri dari para ahli, peramal dan penasehat Firaun pada masa lalu tersebut kemudian berdebat panjang untuk menemukan cara meredam kelebihan dan kemakmuran rakyat tersebut, agar visi akan kejayaan Firaun tetap terjaga tanpa pembangkangan dari rakyatnya. Sampai akhirnya, Sobekhotep si dukun-peramal menemukan satu solusi orisinil dan jenius untuk mengatasi akar masalah tersebut. Misi yang dia ajukan untuk mengatasi kemakmuran adalah dengan “meniadakan kemakmuran itu sendiri.” Tapi bagaimana caranya? Sekali lagi para Tim Konsultan Firaun berdebat untuk menemukan strategi mengatasi kemakmuran rakyat.

Solusi jenius berikutnya konon justru muncul dari balik istana harem Firaun sendiri. Reneferef sang dayang-dayang harem, entah bagaimana berhasil membisikkan gagasannya sampai ke kalangan elit dan Tim Konsultan Firaun. Menurutnya, Mesir harus meniru apa yang telah dilakukan oleh kerajaan tetangga Mesopotamia dalam mengendalikan rakyatnya. Di sana, rakyat Mesopotamia setiap saat selalu sibuk membangun kanal-kanal raksasa, yang jika dinalar secara sederhanapun tampak tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi kerajaan dan kebutuhan bangsa dan rakyat mereka sendiri. Karenanya,  Mesir harus dapat menemukan cara yang sama untuk mengkonsumsi kelebihan energi rakyatnya. Dalam bahasa Pendeta Tinggi Hemiunu sendiri, caranya adalah:

“Dengan menyelenggarakan kerja raksasa yang melampaui batas imajinasi, yang akan memperlemah warganya, menghisap kering mereka. Pendeknya, hal yang meletihkan, hal yang menghancurkan jiwa raga, pun tanpa menghasilkan manfaat sama sekali. Atau lebih tepatnya, sebuah proyek tak bermanfaat bagi rakyat namun akan berguna bagi Negara” (hal.12)

Lantas, mega proyek macam apa yang sesuai dengan strategi tersebut? Lagi-lagi “Tim Konsultan Firaun” berdiskusi, berdebat dan menggali berbagai data dan informasi dari masa lalu maupun pengalaman bangsa dan kerajaan lain. Usulannya sangat beragam. Dari mulai membuat lubang besar tanpa dasar, tembok raksasa, air terjun buatan, dll. Namun semuanya ditolak Firaun. Dalam pandangan Hemiunu:

“Yang harus dicari adalah hal lain, sesuatu yang membuat masyarakat terus-menerus sibuk siang-malam sehingga jadi linglung. Namun, hal itu mestilah sebuah proyek yang pada dasarnya bisa diselesaikan, tanpa mencapai penyelesaian. Singkatnya, sebuah proyek yang memperbaharui dirinya terus menerus. Dan itu harus benar-benar dapat dilihat… Pusara Raksasa… Dengan segera Mesir akan mengidentifikasikan diri dengannya, dan ia juga bakal menjadi identifikasi Mesir” (hal.13)

Firaun kala itu takjub dan setuju dengan gagasan mega proyek pembangunan makam raksasa bagi keluarga istana tersebut. Para arsitek Firaun kemudian merancang sejumlah usulan bentuk kuburan raksasa, yang kemudian pilihan jatuh pada bentuk piramid. Di mana setiap Firaun akan punya piramidnya sendiri. Sehingga, meskipun rakyat belum lagi beristirahat dan pulih dari lelah dan kehebohan dalam membangun sebuah piramid, mereka sudah akan disibukkan lagi untuk membangun piramid baru bagi Firaun yang baru berkuasa pula.

Sampai disini, Pendeta Tinggi Hemiunu menutup presentasinya kepada Cheops. Kata-kata penutup dari Hemiunu-lah yang pada akhirnya dapat meyakinkan Cheops bahwa piramid itu memang “enak dilihat dan perlu” bagi kelanggengan kekuasaan Firauan di dunia, sekaligus memastikan tempat terbaik bagi Firaun di alam sana. Hermiunu, sang tokoh keagamaan terpenting di Mesir, menutup presentasinya dengan sekali lagi menekankan urgensi piramid, yang tidak saja untuk kelanggengan kekuasaan Firaun, namun juga kekuasaan para elit Mesir itu sendiri:

“Sedari mula, yang Mulia, piramid adalah kekuasaan. Ia adalah penindasan, kekuatan, kesejahteraan. Namun juga penakluk pemberontakan, penyempit pikiran, pelemah kehendak, kebosanan, dan kesia-siaan. O Firaunku, ia adalah bentaramu yang paling handal. Polisi rahasiamu. Bala tentaramu. Armadamu. Gundikmu, Makin tinggi ia, makin rapuh rakyatmu terlihat. Dan makin kecil rakyatmu, makin paduka menjulang, O Termulia, demi sepenuhnya kebesaranmu… Piramid adalah pilar penyangga kekuasaan. Jika ia terguncang, segalanya rubuh berantakan… Jadi jangan berpikir, Firaunku, untuk mengubah tradisi… Paduka bakal jatuh dan menyungkurkan kami bersamamu.” (hal.14-15)

Cheops akhirnya mengalami “pencerahan” dan menemukan “kebenaran” dari paparan “hasil kajian tentang urgensi piramid” berikut “analisis mengenai dampak politis (AMDAP)” jika tidak membangun piramid, yang telah disampaikan Pendeta Tinggi Hemiunu dan para petinggi istana lainnya. Sang Firaun pada akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan tradisi leluhurnya dengan juga mendirikan piramid baru: yang lebih tinggi, dan paling megah dari semua.

Tepat pada saat keputusan dibuat dan pertemuan di istana itu berakhir, saat itu pula penderitaan rakyat Mesir dimulai lagi. Sejarah kembali berulang, dan kekuasaan Firaun dapat terus dipertahankan.

-----

Tulisan di atas adalah “cerita ulang” saya atas bagian awal dari novel Ismail Kadare. Menurut saya itulah bagian yang paling menarik, karena menawarkan tafsir unik tentang bagaimana para tiran dan penguasa despotik serta elit sosial pendukungnya di masa lalu memandang kekuasaan sebagai kepentingan utama mereka semata, dan pelemahan kekuatan rakyat sebagai agenda terpenting untuk melanggengkan kekuasan mereka sendiri. Selain polisi rahasia dan hukuman brutal, ternyata pembangunan pun dapat dijadikan instrumen untuk mengendalikan rakyat dengan jalan mengurangi kemakmuran dan kemandirian mereka. Caranya dengan membuat rakyat sibuk dan terserap habis energinya untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu, dan pada akhirnya dapat menjadi sarana efektif untuk menundukkan dan menciptakan kepatuhan rakyat pada penguasa.

Di masa sekarang, mungkin sudah tidak ada lagi penguasa despotik yang dapat semena-mena dan punya kuasa penuh atas hidup dan mati rakyatnya. Kalaupun harus menyebut satu yang tersisa, barangkali negara itu adalah Korea Utara. Namun negara-negara dengan kebijakan pembangun mereka yang secara langsung maupun tidak langsung justru berakibat memiskinkan dan melemahkan rakyatnya dapat kita jumpai di banyak tempat. Pembangunan mega proyek macam monumen, gedung pemerintahan, bandara super modern, pembangkit listrik super canggih, dam raksasa, dan banyak lainnya, selalu ibarat pedang bermata ganda: dapat menghasilkan keuntungan dan kebaikan tertentu, namun dampaknya juga dapat merugikan bagi sebagian yang lain. Mulai dari penggunaan anggaran publik yang tidak tepat guna, sampai pada penggusuran, alih fungsi lahan, pengangguran, urbanisasi, keresahan sosial, dan lainnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Mari kita sama merenungkannya…

-----

*Ismail Kadare, penulis kelahiran Albania. Akibat tekanan dari rejim otoriter Enver Hoxha, Kadare terpaksa menyelundupkan naskah-naskah novelnya untuk diterbitkan di luar negeri. Pada tahun 1990, Kadare akhirnya melarikan diri dan kemudian menetap di Perancis. Karya-karyanya dianggap telah menginspirasi perlawanan terhadap rezim otoriter Albania.

Kadare menerima sejumlah penghargaan Prix modial Cino Del Duca (1992), Man Booker International Prize (2005), dan Premios Principe de Asturias (2009). Dia juga pernah beberapa kali dinominasikan sebagai pemenang Nobel. Pada tahun 2009 diangkat menjadi anggota kehormatan Academie des Sciences Morales et Politiques di Perancis menggantikan Karl R. Popper. Novelnya yang berjudul La Pyramide diterbitkan pertama kali pada tahun 1992, dan telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa.

Sumber:

• Ismail Kadare. (terj. Dwi Pranoto) (2011). Piramid: Sebuah Novel. Margin Kiri.

“Orang Biasa di Zaman Perang: History from Below”

Candra Kusuma

ZAMAN PERANG. Baru melihat sampul dan belum lagi membaca bukunya saja, penulis buku ini sudah memaksa saya merenung. Gambar foto yang ada di sampul bagian depannya, bagi saya sudah bercerita cukup banyak. Pada gambar itu, tampak seorang laki-laki dari bangsa kita yang mengenakan pakaian sipil dan kopiah hitam. Meskipun badannya terlihat lebih kecil dibanding orang-orang yang dihadapinya, dengan percaya diri dia berbicara sambil bertolak pinggang dihadapan sekumpulan tentara bule berseragam militer. Mungkin saja tidak ada yang kenal atau sudah tidak ada yang ingat lagi siapa lelaki kecil tersebut. Pada bagian keterangan sampul, hanya disebutkan bahwa foto itu diambil di wilayah Perkebunan Ramawati-Sukabumi, pada saat proses evakuasi TNI ke daerah republik di tahun 1948. Si laki-laki kecil itu ternyata seorang perwira TNI, dan para lawan bicaranya adalah perwira pasukan Belanda dan seorang pemantau berkebangsaan Perancis.

-----

Oleh penulisnya, Hendi Jo*, buku ini diberi judul Zaman Perang: Orang Biasa dalam Sejarah Luar Biasa. Ada 28 kisah di dalamnya. Seluruhnya merupakan hasil riset swadaya yang dilakukannya sendiri. Berbekal potongan informasi sejarah yang didapatkannya sejak kecil, Hendi mencoba melacak detil-detil kisah tersebut, baik melalui penelusuran referensi buku dan dokumen sejarah, juga dengan menggali pendapat para sejarawan dan cerita langsung dari para pelaku sejarah itu sendiri. Kisah-kisah tersebut adalah sebagian dari tulisan Hendi yang sebelumnya pernah dimuat dalam berbagai media cetak dan online, yang kemudian dipilih dan dikompilasi ulang menjadi buku ini. Kalau terkesan terlalu banyak kisah yang berasal dari Jakarta dan Jawa Barat, bisa jadi dipengaruhi oleh unsur "keswadayaan" itu tadi, mengingat penelusuran sejarah lokal di daerah-daerah lain tentunya juga memerlukan energi dan biaya yang tidak ringan.

Pada intinya, menurut Hendi, buku ini mencoba mengangkat kisah mengenai sumbangan “orang-orang biasa” di tengah peristiwa luar biasa. Hendi memang menyebut para orang kecil pelaku sejarah yang sebagian kecil muncul dalam kisah yang diangkatnya ini sebagai sekedar para “figuran” saja. Dalam sebuah diskusi tentang buku ini di Jakarta pada 29 Mei 2015 lalu, Hendi menegaskan hal tersebut. Menurutnya: “Sejarah kita dibangun oleh elit. Selama ini kita selalu mengatakan bahwa negara kita didirikan oleh Soekarno-Hatta-Syahrir-Tan Malaka. Tapi orang lupa bahwa di balik orang-orang besar itu ada orang-orang kecil yang mengabdikan diri kepada upaya pendirian bangsa ini begitu militant.”

Saya sepaham dengan Hendi. Di panggung sejarah, tampaknya hanya sutradara dan para aktor utama saja yang kemudian menjadi terkenal dan dianggap berjasa. Selebihnya hanya menjadi figuran, atau bahkan “stuntman" alias pemeran pengganti yang harus babak belur dan berdarah-darah tapi tetap dianggap sepi keberadaannya.

-----

Saya bukan ahli sejarah. Tapi setelah membaca Zaman Perang berikut pernyataan Hendi tadi, saya lantas teringat beberapa literatur yang juga mengangkat tema dan melakukan pendekatan yang kurang lebih senada dengan yang telah dilakukan Hendi ini. Diantaranya adalah sebuah  buku yang ditulis oleh Wayne Ph. Te Brake pada tahun 1998, berjudul Shaping History: Ordinary People in European Politics, 1500-1700. Lokus buku ini memang Eropa, tapi perspektif yang digunakannya menurut saya segaris dengan Zaman Perang.

Dari kajiannya mengenai  perkembangan masyarakat Eropa, Brake (1998:2) berpendapat bahwa orang-orang biasa (ordinary people) sesungguhnya pernah menjadi aktor politik yang berpengaruh, jauh sebelum diciptakannya sistem demokrasi parlementer seperti yang kita kenal saat ini. Para orang biasa tersebut menurutnya juga memiliki kemampuan untuk membentuk dan mewarnai sejarah mereka sendiri. Sejarah itu mungkin berbeda atau bahkan tidak ada dalam sejarah resmi yang ditulis oleh para pujangga dan sejarawan resmi kerajaan, negara atau gereja. Inilah yang oleh para sejarawan kemudian disebut sebagai “sejarah sosial” (social history). Dalam hal ini Brake mengutip pandangan Charles Tilly yang menyebutkan bahwa sejarah sosial adalah sejarah tentang orang-orang biasa yang terlibat dalam sejarah besar: “social history is concerned with how ordinary people actively ‘lived the big changes’ in history” (Tilly, “Retrieving European Lives,” dalam Reliving the Past: The Worlds of Social History, ed. Olivier Zunz, 1985:11).

Dalam pandangan Tilly, seluruh proses politik, diplomasi, perang, perekonomian dan kebudayaan, merupakan bentuk dari hubungan sosial (social relationships). Karenanya, social history adalah juga social relationships. Berkembangnya social history, adalah untuk menantang sejarah politik yang sebelumnya bersifat makro (skala nasional dan internasional) dan dimonopoli oleh negara (statecraft and national politics). Karenanya, pendekatan social history lahir untuk menjembatani antara pengalaman skala kecil atau individual, dengan sejarah yang bersifat makro tadi. Pendekatan yang digunakan adalah "history from below,” yaitu mengumpulkan dan mengolah sejarah kecil tadi (individual biography) menjadi semacam sejarah kolektif (collective biography) suatu masyarakat.

Setelah meneliti sejarah perkembangan Eropa, Charles Tilly dan Yves-Marie Bercé menemukan bahwa berbagai konflik dengan kekerasan dan pemberontakan adalah juga merupakan bentuk dari aspirasi politik. Sejak itu tema mengenai “aksi kolektif” atau “kekerasan kolektif” maupun kerusuhan (riot) dan “protes” menjadi kajian tersendiri yang dikembangkan oleh para pengusung aliran social history (Brake:1998:5). Tantangannya kemudian adalah pada bagaimana dapat mengumpulkan data dan merekonstruksi potongan-potongan sejarah kecil (microhistory) dari bagian peristiwa besar yang pernah terjadi. Langkah yang diambil adalah dengan memfokuskan diri pada orang-orang biasa (ordinary people) yang dipandang sebagai aktor politik juga. Selanjutnya, para peminat dan ahli sejarah aliran “social history” ini kemudian banyak mempertanyakan dan menggugat sejarah versi resmi atau yang mereka sebut sebagai "official story" tadi (Brake, 1998:4).

Saya melihat, upaya Hendi merekam "sejarah orang-orang biasa" ini sejalan dengan pendekatan Tilly tadi. Jika Tilly meneliti konflik dengan kekerasan dan pemberontakan sebagai arena ekspresi dan artikulasi politik para ordinary people di Eropa, maka Hendi memfokuskan perhatian pada peran dan kontribusi ordinary people dalam perang kemerdekaan di Indonesia.

-----

Di antara semua kisah dalam Zaman Perang, saya paling tertarik dengan riwayat Haji Prawatasari, yaitu seorang menak atau bangsawan Sunda dari Cianjur yang menjadi penentang VOC pada sekitar awal tahun 1700-an. Meskipun cakupan pemberontakan cukup luas --sampai ke sebagian kawasan Jawa Tengah saat ini--, namun nama Prawatasari sangat kurang dikenal dibandingkan Pangeran Diponegoro yang pemberontakkannya baru meletus 100 tahun lebih kemudian. Kisah lain yang juga baru buat saya adalah mengenai sosok Jenderal Moestopo yang ternyata merupakan seorang perwira tinggi tentara yang sangat nyentrik dan terkadang menimbulkan kekesalan bagi para anak buah dan atasannya.

-----

Dari kacamata pembaca buku, menurut saya, upaya Hendi mengangkat “history from below” mengenai peran para “ordinary people” sangatlah patut dihargai. Namun beberapa kisah yang muncul menurut saya agak sulit untuk sepenuhnya disebut sebagai orang-biasa saja, setidaknya karena pangkat dan kedudukannya secara strata sosial bukan termasuk rakyat kebanyakan. Contohnya antara lain kisah tentang bangsawan Cianjur bernama Prawatasari, maupun kisah Jenderal Moestopo tadi. Beberapa yang saya anggap dapat mewakili sosok orang biasa, diantaranya kisah tentang para pelaut yang membajak sebuah kapal perang Belanda bernama De Zeven Provincien. Atau kisah tentang pembantaian rakyat dan para pejuang di Takokak-Cianjur.

Namun, menurut saya, buku ini sangat penting dan menarik untuk dapat menjadi pembanding, penyeimbang atau pelengkap dari versi sejarah resmi yang dibuat oleh pemerintah dan pemegang kuasa lainnya. Membaca dan mempelajari sejarah kecil ini --petite histoire, menurut lidah Perancis--, juga dapat membantu untuk lebih mengenal dan memahami konteks sosial dan historis dari berbagai daerah di Indonesia. Bisa jadi, kita tinggal cukup lama di suatu tempat atau kerap melewati jalan dengan nama tertentu atau nama seseorang, namun sama sekali tidak tahu tentang apa, siapa serta mengapa nama-nama tersebut digunakan. Menyajikan kisah sejarah secara “ringan” tentunya diharapkan juga lebih mampu menarik perhatian masyarakat khususnya kaum muda dan anak-anak mengenai “social history” dari masyarakat dan bangsa kita sendiri. Termasuk diharapkan dapat membangkitkan kepedulian terhadap nasib para pelaku sejarah (baik yang masih hidup maupun sudah meninggal) dan situs-situs perjuangan mereka, yang tampaknya juga menjadi perhatian yang coba diberikan Hendi, sebagai bagian dari perjalanannya sebagai jurnalis sejarah.

-----

*Hendi Jo, jurnalis kelahiran Cianjur tahun 1975. Kuliah di FISIP Unas –Jakarta, dan pernah bekerja di sejumlah LSM dan media cetak/online. Sejak 2008 menjadi jurnalis lepas, dengan fokus pada penelusuran dan penulisan sejarah, politik, sosial dan keagamaan di sejumlah media. Hendi juga merupakan pendiri dan pengelola situs Arsip Indonesia ( www.arsipindonesia.com ).

------

Sumber:

•  Hendi Jo (2015). Zaman Perang:Orang Biasa dalam Sejarah Luar Biasa. MataPadi Pressindo.
•  Wayne Ph. Te Brake (1998). Shaping History : Ordinary People in European Politics, 1500-1700.  University of California Press.
• Charles Tilly (1985). “Retrieving European Lives,” dalam Reliving the Past: The Worlds of Social History, ed. Olivier Zunz, University of North Carolina Press.
• “Sejarah Orang Kecil, Pilar Bangsa Yang Besar,”  http://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/sejarah-orang-kecil-pilar-bangsa-yang-besar/

“Alwi Shahab Punye Cerite…”

Candra Kusuma

Bisa jadi, bukan tanpa alasan Alwi Shahab memilih judul buku ini Waktu Belanda Mabuk Lahirlah Batavia. Karena menurut Abah Alwi –demikian dia kerap dipanggil-- riwayah penamaan Batavia memang demikianlah adanya. Pada bagian tulisan berjudul “Jenderal Coen, Batavia dan Belanda Mabuk,”  dikisahkannya bahwa:

“Ketika Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen menaklukkan Jayakarta pada Mei 1619, dia ingin menamakan kota yang baru dibangun dari reruntuhan puing-puing di Sunda Kelapa ini dengan nama De Hoorn, sebuah kota kelahirannya yang terletak di salah satu provinsi di Noord Holland (Belanda Utara). Yang merupakan kawasan nelayan. Tetapi, belum sempat dia menamakannya, tiba-tiba dalam sebuah pesta kemenangan ada seorang soldadu VOC yang tengah mabuk meneriakkan kata-kata "Batavia…Batavia…” Entah bagaimana prosesnya, akhirnya kota yang terletak di muara Sungai Ciliwung dan sekitarnya itu akhirnya bernama Batavia.” (hal.19-20)

Konon, --menurut Abah Alwi-- Jenderal Coen tidak ingin kota itu dinamakan Batavia, dan tetap ingin bernama De Hoorn. Tapi apa daya, ternyata para bos besar VOC di Netherland sana lebih suka nama Batavia dibandingkan usulan nama dari Coen. Sampai-sampai, selama beberapa waktu Coen tidak ingin menyebut nama kota itu sama sekali.

Ada 71 tulisan pendek dalam buku tersebut. Beragam kisahnya, diantaranya tentang pesta pelantikan Gubernur Jenderal VOC, keberadaan ‘wanita publik’ (semacam pekerja seks komersial sekarang), penggunaan gas sebagai sumber penerangan, pengoperasian trem, kehidupan masyarakat Cina, gedung Harmoni, Nyai Dasima, dll. Saya sendiri senang sekali membaca bagian tentang Meester Cornelis, Jatinegara dan Matraman, karena memang lahir dan sempat tinggal beberapa lama di kawasan tersebut.

Sebagai wartawan, Abah Alwi kabarnya tidak sekedar mengandalkan sumber-sumber sekunder dari dokumen atau buku tentang Batavia/Jakarta. Dia juga rajin mendatangi nara sumber dan tempat-tempat yang mejadi bahan tulisannya. Selain itu, Abah Alwi juga selalu berupaya mengkontekskan kisah-kisah tempo doeloe itu dengan perkembangan yang ada dan kondisi kekinian, berikut kisah unik, tragis maupun lucu di dalamnya. Foto atau ilustrasi yang ditampilkan juga cukup membantu memberi gambaran tersebut. Dengan itu pembaca dapat membayangkan lokasi, pelaku dan bumbu-bumbu peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan lebih mudah dan mengasyikan untuk dibaca.

Menurut saya buku ini dan karya Abah Alwi lainnya sangat penting. Tidak saja bagi warga Jakarta, namun juga bagi semua orang yang ingin mengetahui sejarah Batavia/Jakarta, baik sebagai ibukota negara maupun sebagai pusat pemerintahan VOC dan kolonialis Belanda selama ratusan tahun di Nusantara.

------

*Alwi Shahab, seorang wartawan senior kelahiran Jakarta tahun 1936. Pernah bekerja selama 30 tahun di Kantor Berita Antara (1963-1993). Sejak 1993 bekerja di H.U. Republika, mengasuh rubrik Sketsa Jakarta dan Nostalgia, yang mengangkat persoa;an Kota Jakarta dan kisah-kisah tempo dulunya. Selain artikel, Abah Alwi juga menulis sejumlah buku, diantaranya: buku, 2001  Alwi Shahab mengeluarkan buku Robin Hood Betawi (2001); Betawi: Queen of the East (2002); Saudagar Baghdad dari Betawi (2004); Oey Tambahsia Playboy Betawi (2007).

Sumber:

• Alwi Shahab  (2013). Waktu Belanda Mabuk Lahirlah Batavia. BUKU REPUBLIKA.

"Kisah Kapten Woodes Rogers di Batavia Abad-18"

Candra Kusuma

“Kapten Woodes Rogers tercengang melihat Batavia yang dinilainya sebagai salah satu kota paling menyenangkan di seluruh dunia! Kota itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeck. Di dalam benteng kokoh yang mengelilingi Batavia, tampak bangunan-bangunan yang rapi; lingkungannya asri dengan berbagai pohon buah, bebungaan, air mancur dan patung-patung hias…” 

Demikian dikisahkan oleh Frieda Amran* dalam buku tipis karangannya yang berjudul “Batavia: Kisah Kapten Woodes Rogers & Dr. Strehler” (2012). Menurut Frieda, Kapten Rogers kagum dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan, perbentengan dan kanal-kanalnya yang dibangun VOC di Batavia. Sang Kapten juga terpukau dengan  kehidupan sosial bangsa Belanda di tanah jajahannya ini, termasuk tingkah polah kaum perempuan Belanda yang menurutnya memiliki kebebasan yang jauh lebih besar daripada di tempat lain, bahkan di negeri mereka sendiri.

Kebetulan, saya juga dapat membaca cepat buku yang menjadi referensi Frieda Amran menulis kisah Kapten Rogers tadi. Buku itu berjudul “Pirate Hunter of The Caribian: The Adventurous Life of Captain Woodes Rogers,” yang ditulis oleh David Cordingly** dan terbit pada 2011 lalu. Cordingly sendiri menyusunnya dari catatan harian Kapten Rogers selama petualangannya memimpin armada Inggris.

-----

Saat datang ke Batavia, armada Kapten Rogers terdiri dari empat kapal, yakni The Duke, The Duchess, The Marquis dan kapal hasil rampasan dari armada Spanyol yang kemudian oleh Kapten Rogers diberi nama baru The Batchelor Frigate. Armada ini masuk ke Batavia tanggal 22 Juni 1710 untuk mengisi persediaan dan memperbaiki kerusakan kapal di galangan kapal VOC di Pulau Onrust (bagian Kepulauan Seribu di Utara Jakarta sekarang ini). Sekitar empat bulan mereka melepas sauh di Batavia. Pada 24 Oktober 1710 mereka kembali ke Inggris dengan tiga kapal saja, karena kerusakan The Marquis terlalu parah dan tidak dapat diperbaiki.

Kapten Roger adalah sosok terkenal di Inggris pada masanya. Dia adalah pimpinan armada Inggris yang bertugas menyerang kapal-kapal Spanyol di Samudera Pasifik yang menjadi pesaing dagang Inggris, dan sekaligus menumpas para perompak laut di kawasan Karibia, Jamaika, Bahama, dan daerah lainnya di Amerika Tengah dan Selatan saat ini, serta tentu saja berwenang merampas harta jarahan dari musuh-musuhnya untuk Kerajaan Inggris.

Dalam buku Cordingly yang kemudian dikutip Frieda, disebutkan bahwa “kesuksesan“ besar Kapten Rogers adalah ketika berhasil merebut kapal pengangkut harta bernama Manila Galleon dari armada kapal Spanyol yang tengah menuju Eropa dan membawa hasil jarahan dari Kerajaan Aztek pada tahun 1709. Diperkirakan, Rogers berhasil membawa pulang harta rampokan dari hasil jarahan Spanyol yang berupa patung dan biji emas serta perak dari Amerika Selatan, maupun barang eksotis dari Timur berupa sutera, rempah-rempah, porselin, dll., pada saat itu nilainya sekitar 200 ribu poundsterling, atau kurnag lebih Rp 240 milyar saat ini.

-----

Selain sebagai kapten kapal pembasmi bajak laut, dia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bahama (Royal Governor of the Bahamas) yang pertama pada tahun 1718. Buat para gamer, sosok Woodes Rogers mungkin juga tidak terlalu asing. Setting kepemimpinannya di Bahama ini kemudian juga menjadi salah satu karakter dalam games dan novel yang cukup populer, yaitu “Assassin’s Creed,” khususnya pada episode “Black Flag.”

“Sumbangan” lain dari petualangan sang Kapten adalah diangkatnya kisah penyelamatan sorang pelaut bernama Alexander Selkirk oleh kru Rogers, yang kemudian menjadi inspirasi bagi Daniel Defoe --seorang pengarang Inggris-- dalam menulis sebuah kisah terkenal yang saat ini sudah menjadi novel klasik berjudul “Robinson Crusoe.”

-----

Buat saya, kisah Kapten Rogers di buku Frieda rasanya terlalu ringkas. Kisah tersebut hanya merupakan satu dari 10 tulisan lainnya yang lebih banyak berkisah tentang pengalaman Dokter Strehler, yaitu seorang dokter berkebangsaan Jerman yang bekerja sebagai tenaga medis di sebuah kapal Belanda yang bolak-balik antara Belanda dan Tropisch Nederland (Hindia Belanda). Namun buku Frieda Amran ini menurut saya cukup memberi informasi yang menarik mengenai kehidupan pada pelaut penjelajah dan kehidupan kaum kolonial dan masyarakat di Batavia di abad ke 17-18.

-----

Cuma saya membayangkan, kalau Kapten Rogers masih hidup saat ini dan datang kembali ke "Batavia Baru" alias Jakarta sekarang, bisa jadi dia batal melepas sauh dan memilih meneruskan perjalanan saja karena merasa sumpek melihat kondisi Jakarta saat ini.

-------

*Frieda Agnani Amran, lulusan Antropologi-Universitas Indonesia dan pernah kuliah di Rijksuniversiteit Leiden-Belanda. Kemampuannya memahami bahasa Belanda membantunya mengakses dokumen dan buku-buku lama khususnya yang berkenaan dengan masa penjajahan di Indonesia. Dia menjadi penulis artikel mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat Sumatera Selatan di rubrik “Tempo Doeloe” pada Harian Berita Pagi di Palembang, dan mengenai masyarakat Batavia di haran Warta Kota pada rubrik “Wisata Kota Toea.” Dia juga merupakan seorang penulis punisi yang produktif.

**David Cordingly adalah doktor lulusan  University of Sussex, dan pernah menjadi staff di the National Maritime Museum in Greenwich, Inggris. Dia menulis beberapa buku lain tentang bajak laut, yakni: “Cochrane the Dauntless: The Life and Adventures of Thomas Cochrane 1775-1860” (2007); “Pirate: Fact and Fiction” (xxxx); “Under the Black Flag: The Romance and Reality of Life Among the Pirates” (2006).

Sumber:

• Frieda Amran (2012). Batavia: Kisah Kapten Woodes Rogers & Dr. Strehler.  Penerbit Buku KOMPAS.
• David Cordingly (2011). Pirate Hunter of The Caribian: The Adventurous Life of Captain Woodes Rogers. Random House Publishing.
• Oliver Bowden (2013). Assassin’s Creed: Black Flag. Penguin.

"Indonesia Bangsa yang Belum Selesai?"

Candra Kusuma

Apa yang Anda bayangkan tentang isi sebuah buku, jika kata-kata yang paling banyak muncul dalam daftar Indeks-nya adalah: Aksi; Buruh; Demonstrasi; Ideologi; Ingatan; Kiri; Komunis; Mahasiswa; Massa; Miskin; Partai Rakyat Demokratik (PRD); Politik; Radikal; Rakyat; Revolusi; Sosial; dan Tani? Jika Anda menduga penulisnya menggunakan analisis Marxis, dan isi buku itu adalah seputar Reformasi 1998, kejatuhan Suharto dan analisis tentang peran kelompok ‘kiri’ dalam momentum tersebut, maka dugaan itu tidak terlalu keliru sama sekali.

Buku yang saya maksud adalah karya Max Lane* yang berjudul Unfinished Nation, dan diterbitkan oleh Penerbit Djaman Baroe pada 2014 lalu. Judul aslinya adalah Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto, yang diterbitkan oleh Verso di tahun 2008. Dalam buku ini Lane mengupas perjalanan perubahan sosial sejak masa kolonial sampai setelah Reformasi 1998, dengan fokus pada momentum seputar Reformasi tadi.

Jika umum dipahami bahwa perubahan sosial di sebuah negara akan dipengaruhi oleh faktor endogen (internal) dan exogen (eksternal) dalam perubahan sosial, maka Lane meyakini bahwa faktor endogen, yakni adanya desakan rakyat dari sebuah proses mobilisasi massa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok pelopor, merupakan faktor yang paling dominan dalam mendongkel Soeharto dari tiga dekade lebih kekuasaannya. Dalam hal ini Lane menganggap dirinya mengajukan analisis berbeda dari mayoritas analis Barat yang mengidentifikasi bahwa kekuatan luar negeri atau elitlah yang mejadi penyebab utama kejatuhan Soeharto.

“…Soeharto tidak sekedar jatuh dari kekuasaan –dia didorong jatuh. Gerakan yang mendorongnya jatuh dari kekuasaan berkembang sebagai hasil dari upaya yang sengit (sulit) dan sadar untuk membangun gerakan politik yang benar-benar bisa menjatuhkan sang diktator dan karenanya, dalam tindakannya berbasiskan pada mobilisasi massa rakyat.” (Hal.19)

Menurut Lane, aktor utama yang melakukan pendidikan politik, radikalisasi, dan mobilisasi kalangan kaum miskin, buruh, tani dan mahasiswa adalah para aktivis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang kemudian berubah menjadi Partai Pembebasan Rakyat (PPR). Lane memang juga menyebutkan beberapa aktor lain seperti Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Pemuda Sosialis, atau koalisi “dadakan” kelompok aksi mahasiswa yang baru muncul dan dibentuk pada 1998 macam Forum Kota (Forkot),  namun perannya dipandang lebih kecil.

“Yang pertama mengambil inisitif tersebut, dalam kerangka organisasi politik, adalah mereka yang muncul melawan Soeharto di awal 1990-an, yang mampu membangun dan mempertahankan orientasi ideologinya. Sangat sedikit yang seperti itu. Semuanya masih kecil, dan hanya satu yang sudah sanggup membangun profil signifikan, yakni PRD. Jaringan nasional lainnya termasuk Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Pemuda Sosialis. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), merupakan reorganisasi jaringan nasional yang signifikan dan dengan fokus ideologi yang lebih lemah dan longgar, kecuali AGRA yang memiliki penekanan yang kuat.” (Hal.383-384).

Jika ada kesan bahwa Lane terlalu membesar-besarkan peran PRD, hal tersebut dapat dimaklumi, karena dia memang menggunakan kerangka analisis Marxian yang menekankan pada teori revolusi, kelompok/partai pelopor, kontradiksi, kesadaran kelas, radikalisasi dan mobilisasi massa. Bagi Lane, tampaknya hanya PRD yang paling mendekati ideal dari perspektif tersebut. Mungkin agak berlebihan bagi saya maupun banyak pihak lainnya, tapi bagi Lane, keberadaan PRD yang dideklarasikan tahun 1994 telah menjadi aktor sentral baik langsung maupun tidak langsung dalam meradikalisasi rakyat sehingga berani bergerak menentang rezim Soeharto.

Namun Lane juga menyayangkan bahwa aksi-aksi yang berpuncak di 1998 tersebut tidak dapat membawa gerakan ke arah selanjutnya (hal. 294). Lane tidak menyatakan dengan tegas, namun mungkin dapat dikatakan bahwa PRD “gagal” meyakinkan gagasan mereka pasca turunnya Soeharto, yakni membangun kekuasaan dari bawah sebagai hasil dari proses mobilisasi, sekaligus melakukan penyingkiran semua elit politik Orde Baru. Sementara, menurut Lane, di kalangan aktivis mahasiswa lain berkembang konsep yang campur aduk, yang salah satu dan kemudian menjadi arus utama adalah mengkonsentrasikan arah perubahan pada figur-figur elit politik yang luas dan tidak termasuk atau dicap Orde Baru, khususnya Amien Rais, Abdurrahman Wahid dan Megawati (hal. 282-283).

Meskipun tampaknya agak kecewa, Lane masih tetap optimis bahwa perubahan sosial yang radikal masih akan terjadi di Indonesia. Bagaimanapun, generasi 1990-an telah berhasil menumbangkan Soeharto, dan terlebih juga meninggalkan jejak yang cukup kuat bagi benih kepeloporan selanjutnya.

“Warisan 1990-an dapat dijelaskan dalam dua tingkatan. Pertama, terdapat jalan bagaimana sentimen positif yang luas –namun hanya sentimen—diangkat ke dalam gagasan-gagasan politik yang kuat, walaupun dirumuskan secara kabur. Kedua, terdapat aktivis-aktivis yang berorientasi ideologis dan secara politik terdidik, yang muncul selama 1990-an serta segera setelah kejatuhan Soeharto, yang mencoba membangun kelompok yang bertujuan menghidupkan kembali orientasi ideologi sosialis dan demokratik” (Hal.496-497)

Di bagian akhir bukunya tersebut, Lane memetakan tujuh karakter situasi yang diyakininya memberikan kemungkinan bahwa akan terjadi lagi politik masa yang agresif di Indonesia. Ketujuh situasi tersebut berkenaan dengan: kemiskinan dan kesenjangan sosial yang akut; terbangunnya kesadaran kelas; tumbuhnya kelas pekerja yang professional dan teroganisir; meluasnya penyebaran gagasan kritis; tumbuhnya gerakan politik non-partai berbasiskan demokrasi dan kiri; adanya kelompok-kelompok aktivis dan kader yang berpengalaman; dan makin lazimnya terjadi mobilisasi massa dari kalangan buruh dan miskin kota (hal.507-511).

Bagi Lane, Indonesia adalah bangsa yang belum selesai (unfinished nation). Karena itu, gerakan perubahan diyakininya akan dan harus terus berlangsung. Tujuannya tetap, yang menurut Lane, yaitu dapat menggantikan sistem dan mengukuhkan bentuk pemerintahan demokratik baru yang radikal.

Lane tampaknya memang memiliki posisi yang unik diantara para Indonesianis lain saat ini. Dia meyakini dan optimis bahwa perubahan sosial yang radikal dapat terjadi di Indonesia. Edward Aspinall dalam komentar singkat di sampul belakang buku ini bahkan menyebut Lane sebagai Indonesianis yang “berdiri diluar kesepakatan para ahli” di Australia.

“Kesepakatan para sarjana ilmu politik pengamat Indonesia ditandai oleh ketidakpercayaan pada kemungkinan perubahan revolusioner ataupun kemampuan transformatif dari kelompok-kelompok tertundukkan. Pada studi politik Indonesia di Australia kita lantas menemui sedikit sekali perbedaan pedapat mengenai dinamika dasar dari politik Indonesia, sifat dasar masyarakatnya atau arah dari transformasi demokratik yang sebaiknya dijalani. Namun Max Lane merupakan satu-satunya penulis Australia ahli Indonesia yang berdiri di luar kesepakatan para ahli tadi.”

Terlepas dari pisau analisis yang digunakannya, saya sepakat dengan review dari Curaming (2011) yang berpandangan bahwa buku ini tampaknya memang tidak ditujukan sebagai karya akademik, yang diindikasikan oleh minimnya referensi dan keterangan sumber informasi dan dokumen. Namun saya sendiri juga merasa buku ini terlalu berat untuk sekedar menjadi “bacaan ringan.” Selain itu saya juga lebih suka cover buku dalam versi Inggris dibanding versi terjemahannya yang rasanya juga menjadi terlalu kaku.

Tertarik? Silakan beli/baca sendiri bukunya ya…

-----

* Nama lengkapnya Maxwell Ronald Lane. Dia adalah dosen politik dan sejarah di Universitas Victoria-Australia, dan menjadi Visiting Fellow di Institute of Southeast Studies-Singapura. Lane juga merupakan salah satu pendiri Inside Indonesia, yaitu media yang mengangkat isu sosial-politik di Indonesia. Pernah menerjemahkan buku-buku Pramoedya Ananta Toer (diantaranya This Earth of Mankind;  Child of All Nations; Footsteps and House of Glass; Arok of Java) dan W.S. Rendra (The Struggle of the Naga Tribe). Lane juga pernah menjadi Social science tutor pada sekolah drama  Bengkel Teater di Jogjakarta (1974), dan konsultan proyek pembangunan dari Kedutaan Australia di Aceh, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi.

Lane Memiliki jaringan luas dengan para pemikir dan aktivis, khususnya PRD. Bukunya yang lain dan sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia diantaranya adalah Malapetaka di Indonesia: Sebuah Esei Renungan tetang Penglaman Sejarah Gerakan Kiri (2012). Sementara ada dua buku yang akan segera diterbitkan, yakni Ketidakhadiran Indonesia di Bumi Manusia, dan Burung Merak Menyimpang Jalan: Sastra dan Politik Pembangkan di Indonesia.

Sumber:

• Max Lane, Unfinished Nation, Penerbit Djaman Baroe, 2014.
• R.A. Curaming, Review of Unfinished Nation, Max Lane. London: Verso, Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 42, No.1, 2011, pp. 176-178.

 Saran untuk referensi lebih lanjut:

• http://blogs.usyd.edu.au/maxlaneintlasia/2007/07/about_max_lane.html
• http://blogs.usyd.edu.au/maxlaneintlasia/2007/07/public_forum_discusses_bangsa.html
• http://indoprogress.com/2013/04/dr-max-r-lane-sistem-yang-berlaku-ini-tidak-waras/
• http://marxistleftreview.org/index.php/no7-summer-2014/102-indonesia-trade-unions-and-the-regeneration-of-radical-politics